Percepatan Pemberantasan Korupsi Menggunakan TI/SI

Korupsi memang sudah sangat mengganggu pembangunan di negeri ini, sebagai masyarakat kita pasti menginginkan adanya sebuah mekanisme pemberantasan korupsi yang cepat. Untuk percepatan pemberantasan koruspsi Pemerintah dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi yang ada saat ini.

Sebenarnya idenya sederhana, yaitu Pemerintah menyediakan Server dan sebuah aplikasi online/web untuk mengupload file laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan oleh sebuah lembaga pemerintah. Dimulai dari Instansi Pusat sampai dengan di daerah-daerah. Pada umumnya kegiatan di Pemerintah berupa proyek-proyek kegiatan yang sumber dananya berasal dari Negara. Setiap laporan keuangan dari setiap proyek yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintah wajib dilaporkan melalui website.

Untuk interoperabilitas dokumen dapat berupa file PDF atau format apapun yang tidak berubah isi dan format dokumen jika dibuka di berbagai Sistem Operasi Komputer. Yang menjadi pertanyaan siapa yang berhak mengakses dokumen-dokumen tersebut?. Kalo boleh saya bilang adalah sampai dengan masyarakat umum, tapi ini akan berpotensi untuk menimbulkan konflik dan gangguan stabilitas politik di pemerintahan. Solusinya akses dokumen diatur untuk:

1. Instansi Penanggung jawab dokumen.
2. Inspektorat
3. BPK
4. KPK
5. Masyarakat (akses terbatas)

Mekanisme teknisnya dapat seperti berikut:

1. Instansi pelaksana proyek mengupload file laporan keuangan yang sesuai fisik ke sebuah situs yang sudah disediakan.

2. Inspektorat yang bertugas mengawasi setiap kegiatan di pemerintah, wajib melakukan cek dan pemeriksaan terhadap dokumen yang sudah diupload sesuai dengan instansi yang menjadi wewenangnya. Setelah pengecekan dan pemeriksaan, auditor inspektorat wajib memberikan verifikasi status di situs bahwa dokumen laporan keuangan telah dicek dan diperiksa oleh Inspektorat.

3. BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa keuangan dapat memanfaatkannya untuk audit awal laporan penggunaan keuangan sebelum datang langsung ke Instansi yang bersangkutan. Setelah dilakukan audit lapangan dan verifikasi, Auditor BPK wajib memberikan status di situs bahwa dokumen yang telah diupload telah diperiksa oleh BPK dan memberikan catatan atau memo terhadap isi dokumen tersebut. Misalkan memo/catatan ditemukannya kejanggalan pada laporan keuangan pada sebuah proyek.

4. KPK selaku lembaga pemberantasan korupsi dapat menindaklanjuti setiap temuan yang didapat BPK dengan melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen keuangan yang diupload. Atau jika terdapat aduan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan keuangan pada sebuah instansi pemerintah, KPK dapat segera bertindak dengan mengecek laporan keuangan Instansi dimaksud dan segera melakukan verifikasi bahwa benar terjadi penyelewengan anggaran atau tidak.

5. Masyarakat hanya bisa mengakses dokumen laporan keuangan yang benar-benar sah secara undang-undang sebagai bagian dari Informasi Publik.

Manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Mengurangi Praktik KKN di lingkungan pemerintah terutama dalam penggunaan anggaran.
2. Meningkatkan Transparasi Penggunaan Keungan.
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintah, timbul karena adanya tuntutan kinerja yang lebih besar jika anggaran dalam sebuah instansi juga besar.
4. Meningkatkan profesionalisme para auditor keuangan.
5. Meningkatkan Pembangunan Di Indonesia
6. Mempermudah audit laporan keuangan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s